Jakarta, 24 April 2026 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal menyelenggarakan kegiatan Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk Program Strategis Nasional Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis memperkuat kesiapan Sumber Daya Manusia pengadaan. Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif bersama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) serta melibatkan pejabat fungsional pengadaan barang/jasa dan perwakilan unit kerja yang berperan langsung dalam pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2025 dan 2026.

Kegiatan ini dirancang untuk menjawab meningkatnya kompleksitas pelaksanaan Program Strategis Nasional, khususnya pada program Digitalisasi Pembelajaran dan Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 56 triliun menuntut tata kelola pengadaan yang semakin profesional dan akuntabel. Ia juga menyoroti lima program prioritas nasional yang menjadi fokus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, pembangunan sekolah di daerah terluar, pengadaan sarana belajar bagi siswa sekolah dasar, serta peningkatan kompetensi guru.

Besarnya skala program tersebut, termasuk alokasi anggaran revitalisasi yang mencapai 16,9 triliun pada tahun sebelumnya dan 14,5 triliun pada tahun berjalan, bahkan dengan proyeksi pengembangan hingga sekitar 78 triliun, menunjukkan bahwa pengadaan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program. Kolaborasi dengan IFPI dalam kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat profesionalisme, jejaring, serta pengembangan kompetensi SDM pengadaan secara berkelanjutan.

Selama tiga hari, rangkaian kegiatan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan pengadaan, penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia, serta pembahasan berbagai aspek krusial seperti pengawasan, swakelola, dan titik kritis pelaksanaan program dari perspektif hukum dan keuangan bersama narasumber dari Kementerian Keuangan, LKPP, Kejaksaan Agung, BPK, serta BPKP. Diskusi panel, diskusi paralel, hingga rapat pleno menghasilkan berbagai rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Herdiana, menegaskan bahwa peningkatan kinerja pengadaan terus didorong melalui penguatan sistem dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar unit kerja dan organisasi profesi, meningkatnya kesamaan persepsi, serta penguatan kapasitas SDM dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Tahun Anggaran 2026 agar berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Instagram : @roumpbj_dikdasmen